JAKARTA, banuapost.co.id– Sebagai penganti pemangkasan eselon III dan IV untuk merampingkan birokrasi, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menpan RB melakukannya dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Kalau kita ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam
perbirokrasian akan lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga
nanti akan sangat tergantung sekali pada omnibus
law yang kita ajukan kepada DPR,” tandasnya.
Kepala Negara mengungkapkan keinginannya akan AI itu,
ketika memberikan sambutan pada acara pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang
digelar di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Menurut presiden, selain AI untuk percepatan
perbirokrasian, pemerintah juga terus berupaya memperbaiki iklim investas.Terlebih
lagi, masalah terbesar terletak pada banyaknya regulasi atau undang-undang yang
dimiliki.
“Bukan sesuatu yang gampang kita selesaikan, karena
menyangkut banyak sekali undang-undang. Tidak hanya di pusat, tetapi juga di
provinsi, kabupaten, dan kota. Inilah yang ingin kita kerjakan dalam
bulan-bulan ke depan ini,” jelasnya.
Pada Desember 2019 nanti, sambung presiden, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk perpajakan. Kemudian
nanti di awal Januari 2020, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk iklim investasi, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja.
Ada kurang lebih 74 UU yang akan dijadikan satu UU untuk
diajukan ke dewan. Diharapkan dengan UU yang baru, kecepatan, tindakan-tindakan
di lapangan akan kelihatan cepat atau tidaknya.
“Tetapi sekali lagi, ini masih tergantung kepada
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita,” ucapnya. (yb/din/foto: lukas)
