BOGOR, banuapost.co.id– Presiden Joko Widodo minta jaring pengaman sosial di tengah diberlakukannya status kedaruratan kesehatan masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), segera diselesaikan.
Jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, menurut Kepala Negara, akan menjadi sebuah stimulus ekonomi, utamanya bagi masyarakat lapisan bawah di tengah penanganan Covid-19.
Di DKI Jakarta misalnya, pemerintah daerah menyebut ada 3,6 juta warga yang membutuhkan jaring pengaman sosial. Sejumlah warga tersebut, segera mendapatkan cakupan jaring pengaman sosial yang disediakan pemerintah.
“Sudah diberikan Provinsi DKI Jakarta (sejumlah) 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu segera kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan,” ucap presiden dalam rapat terbatas dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4).
Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka upaya antisipasi selanjutnya dapat berproses di sisi tengah, di mana pembatasan pergerakan orang dan menjaga jarak aman antarsesama, akan lebih didisiplinkan.
“Ini sesuai dengan protokol kesehatan dengan kedisiplinan yang kuat. Saya kira akan memberikan pengaruh yang besar terhadap jumlah yang positif Covid-19,” kata presiden.
Adapun di sisi hilir, sambung Kepala Negara, pengawasan dan pengendalian yang mesti dilakukan di tingkat daerah, terutama di level kelurahan atau desa.
Melalui pemantauan dan laporan yang diterima, presiden melihat adanya pergerakan dan kesadaran warga di tingkat tersebut untuk turut berupaya mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin luas di wilayah mereka.
“Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RW maupun RT. Pemudik yang pulang, bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Sehingga harus menjalankan isolasi mandiri,” ucapnya.
Selain itu, lanjut presiden, sejumlah analisis memprediksi puncak penyebaran Covid-19 mungkin saja terjadi saat musim mudik di hari raya mendatang.
Dengan analisis demikian, Kepala Negara mengemukakan alternatif opsi yang dapat ditempuh, seperti misalnya mengganti hari libur nasional di hari raya ke lain hari dan memberikan fasilitas bagi arus mudik di hari pengganti tersebut.
“Ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin sebagai alternatif, mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan,” imbuh presiden. (yb/din/foto: kris)
