MUARA TEWEH, banuapost.co.id– Pemkab Barut dan DPRD setempat, Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas dampak penyebaran Covid-19, Selasa (31/3).
RDP yang berlangsung di rumah jabatan bupati, membahas anggaran sesuai kebutuhan, sebagaimana Inpres No: 4/2020 yang memerintahkan anggaran daerah harus disesuaikan dengan penanganan darurat virus korona.
Hadir dalam RDP, Bupati H Nadalsyah, Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra, Sekda Ir H Jainal Abidin, Kepala Bappedalitbang, Drs Muklis, Ketua, Wakil Ketua I dan II serta anggota DPRD.
“DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi kegiatan Pemkab Barut yang telah pro aktif dalam menangani masalah pencegahan virus korona (Covid-19) dengan di didirikannya Posko Gugus Tugas Covid-19 darat di Kandui dan sungai di pelabuhan Dinas Perhubungan, Posko Gugus Tugas Covid-19 Bandara Beringin Muara Teweh serta penyemprotan disinfektan Kota Muara Teweh,” kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini.
Bupati H Nadalsyah menyambut baik atas dukungan DPRD Barito Utara yang bersama-sama memikirkan masalah Covid-19, tidak hanya mengancam kesehatan, tapi juga sektor lain.
Kebijakan dan imbauan untuk tetap berada di rumah berdampak pada perekonomian masyarakat. “Dari sini lah perlu rumusan agar dampak yang terjadi akibat merebaknya Covid-19 dari sisi ekonomi ikut diperhatikan,” kata Nadalsyah.
Koyem juga mengatakan, untuk ruang isolasi Covid-19 sudah disiapkan, di lantai bawah bekas ruang BPJS, dan mampu menampung enam kasur. Meski demikian akan ditambah ruang, sehingga pasien terkontaminasi covid terpisah dari pasien lain.
Sedang untuk operasi pasar, memerlukan pertimbangan. Karena melanggar protokal korona yang sudah ditetapkan, sehingga akan membuat kerumunan orang yang berkumpul.
“Nanti akan kita buat kebijakan secepatnya. Bisa cara kerja sama dengan Dinsos PMD menggunakan kartu. Jadi masyarakat miskin belanja menggunakan kartu dengan pembelian maksimal 200.000 atau dengan membuat posko dan sembako diantarkan langsung ke rumah warga,” kata bupati Nadalsyah. (arh/foto: ist)
