BANJARMASIN, banuapost.co.id– Lima pakar yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Banjarmasin, minta Pemprov Kalsel menakar dampak sebelum mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pemintaan itu sebagaimana tema yang diusung dalam diskusi yang diselenggarakan secara daring Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Banjarmasin dan Pusat Kajian Anti Korupsi and Good Governance (Parang) ULM, Minggu (12/4).
Diskusi yang dimoderatori M Rizali, mantan Presiden Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, menghadirkan lima narasumber.
Meraka, Prof Dr H Hadin Muhjad, MHum (hukum tata negara), Dr M Yunani (ekonom), Dr Syamsul Arifin (kesehatan masyarakat dan Dekan FK UPR), Dr Hafiziannor (lingkungan hidup) dan Ir. Subhan Syarif (Ketua LPJK Kalsel).
Sedang tema yang diusung: “Menakar dampak sosial, ekonomi dan politik atas kebijakan PSBB bagi Umat Jelang Ramadhan”.
Sedikitnya ada 8 saran yang disampaikan pakar Banua untuk pemerintah dalam menangani pageblug virus korona yang sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia.
Di antaranya, harus ada evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu PP PSBB dan harus melihat kondisi riil yang terjadi di masyarakat.
Kemudian pemerintah wajib berkordinasi kepada SKPD terkait, seperti dinas pangan dan pertanian, perikanan, perdagangan, Bulog dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan dan menjamin kesediaan pangan masyarkat di Kalimantan Selatan.
Pemprov Kalsel harus mengakumulasi estimasi pendanaan jika ada kemungkinan penetapan PP PSBB di Kalsel, seperti yang diterapkan di DKI Jakarta.
Mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk aktif dan terlibat dalam mengedukasi agar tetap bekerja, belajar dan beribadah di rumah.
Karena tidak sedikit masyarakat yang memaksakan untuk tetap mengadakan peribadatan di fasilitas publik, seperti masjid, gereja dan lainnya, yang bisa mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dan mempermudah penyebaran Covid-19.
Pemprov sebagai otoritas pemerintah di provinsi, harus menjadi corong dalam penerapan PSBB, yang nantinya akan dieksekusi di level terbawah, seperti RT/RW.
Harus ada penangangan dan penekanan pada sumber penyebaran Covid-19. Sejauh ini sudah ada dua cluster penyebaran, tetapi yang sangat masif dari cluster Gowa. Sehingga pemerintah harus aktif jemput bola untuk mencegah penyebaran di masyarakat. (yb/*/foto: ist)
