JAKARTA, banuapost.co.id– Ketua DPR RI, Puan Maharani, minta teguran presiden tentang perbaikan komunikasi ke masyarakat oleh pejabat publik selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, agar benar-benar dijalankan hingga jadi kenyataan.
“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ujar Puan, Ahad (18/7).
Isi pesan dan cara penyampaiannya pun, lanjut Puan, harus jelas, tepat dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi dan persuasi, harus terus dan makin diintensifkan.
Puan menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik justru diramaikan polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu pernyataan pejabat negara.
Seharusnya, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.
“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” kata Puan.
Puan juga meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi sampai di lingkup masyarakat terkecil di daerah, di akar rumput dan perkampungan-perkampungan.
“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” tandasnya.
Begitupun garis komando dalam komunikasi publik, menurut Puan, harus diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.
“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” kata alumnus FISIP Universitas Indonesia ini.
Puan menyadari, efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun ini tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
“Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” ucapnya mengingatkan.
Seperti diketahui, Jumat (16/7), Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19. Presiden menyebut, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi. (b2n/foto: ist)
