JAKARTA, banuapost.co.id–
Pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling
relevan di Indonesia.
Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan
kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah, dalam proses pembangunan lokal.
Demikian pandangan Presiden Joko Widodo menjawab polemik
atas usulan evaluasi pilkada langsung menjadi tidak langsung, yakni kepala
daerah dipilih DPRD.
Menurut juru bicara presiden, M Fadjroel Rachman,
presiden sudah menyampaikan pandangannya, Indonesia menggunakan sistem pilkada
langsung.
Presiden berpandangan, evaluasi pilkada sebaiknya
ditujukan pada teknis penyelenggaraan pilkada. Bagaimana penyelenggaraan
pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics.
Menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif,
sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta
tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan.
“Selain itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga
mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat,” ujar
Fadjroel, Selasa (12/11).
Pemerintah, lanjut Fadjroel, akan terus mendorong agar
kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedang isu perilaku
korupsi kepala daerah, akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan
partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah.
“Presiden Jokowi mengatakan pilkada
provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang
merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita
Reformasi 1998,” pungkasnya. (yb/foto:
ist)
