JAKARTA, banuapost.co.id– Protes Presiden Joko Widodo ke Uni Eropa atas kelapa sawit Indonesia yang diperlakukan secara diskriminatif, didukung Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Jokowi melayangkan protes soal salah satu andalan ekspor Indonesia itu, saat menerima delegasi
Konsil Bisnis Uni Eropa-ASEAN (EU-ABC) di Istana Merdeka, Kamis (28/11).
Bahkan presiden mengingatkan, bermitra dengan ASEAN
adalah kemitraan yang bermanfaat. Karena bisnis dari Uni Eropa bukanlah hal
yang asing bagi negara-negara ASEAN. Terebih lagi, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan
Uni Eropa.
“Namun saya harus mengakui, di sisi ekonomi kita
mengalami batu sandungan. Kelapa sawit Indonesia terus menerima diskriminasi
dalam hal kebijakan maupun dari perusahaan-perusahaan Eropa,” ucap Kepala
Negara.
Diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia
ini, menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Mardani H.Maming, memang tidak enak. Selain
industri dan petaninya dirugikan, harga pun anjlok.
Karena itu, HIPMI mengingatkan Uni-Eropa agar
melaksanakan cara-cara berdagang yang adil atau fair trade.
“Kita tidak ingin ada udang di balik batu dalam setiap
kebijakan negara-negara Uni Eropa soal sawit. Perdagangan semestinya ditentukan
oleh daya saing produk dan jasa. Bukan akal-akalan politik dagang
internasional,” tegas Maming di Jakarta, kemarin.
Perdagangan yang adil, lanjut Maming, semestinya
mengandung azas resIprokal atau timbal-balik.
Bahkan Indonesia selama ini tidak pernah melakukan pembatasan atas larangan
akan masuknya produk-produk Eropa.
“Bebas saja masuk. Kita juga tidak bikin susah. Karena itu,
susah diterima akal sehat bila kemudian sawit kita dipersulit sedemikian rupa,”
imbuhnya.
Padahal apa yang diinginkan Uni Eropa, sambung Maming, Indonesia
selalu menyesuaikan. Seperti harus sertifikasi seperti yang diinginkan,
Indonesia ikuti.
“Namun begitu syarat-syaratnya dipenuhi, mereka (Uni
Eropa) buat sertifikasi atau standar-standar baru lagi,” tandasnya.
Maming juga mendukung program memperkuat pasar domestik
agar pasar alternatif siap menyerap produksi sawit untuk diolah menjadi
biodiesel.
“Kita dukung penyerapan CPO dari B-20, B-30, hingga
B-100. Sekaligus mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak (BBM) impor
yang masih sangat tinggi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatatkan penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke
beberapa negara di Eropa.
Menurut Kepala BPS, Suhariyanto, penurunan nilai ekspor
kelapa sawit cukup signifikan di beberapa negara, seperti Inggris sebesar 22
persen dan Belanda mencapai 39 persen.
Sementara negara lain yang mengalami penurunan nilai
ekspor minyak kelapa sawit, Jerman, Italia, Spanyol dan Rusia.
“Ini terjadi karena ada negative campaign CPO,”
jelas Suhariyanto. (yb/b2n/foto: ist)
