JAKARTA, banuapost.co.id– Pemerintah diingatkan agar benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik.
Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.
“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang belum juga stabil,” ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, mewanti-wanti.
Karena itu, lanjut Puan yang diminta komentarnya, Kamis (14/4), pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencanakan kenaikan harga energi.
“Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat. Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” jelasnya.
DPR RI, sambung Puan, memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022. Sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas serta listrik yang selama ini disubsidi.
“Kita tidak mau APBN bleeding. Tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus benar-benar berhati-hati,” imbuhnya.
Di sisi lain, menurut Puan, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid 19 yang sudah dianggarkan.
“Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” katanya.
Menurut Puan, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, supaya mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan.
“Karena kenaikan harga BBM, gas serta listrik, berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” pungkas Puan. (b2n/foto: dok)
