JAKARTA, banuapost.co.id–
Pidato perdana Presiden Joko Widodo usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI
periode 2019 – 2024 dalam rapat paripurna di Gedung MPR-DPR-RI, Ahad (20/10),
diapresiasi Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H
Maming.
Namun demikian, menurut Mardani, pidato lebih tepat
ditujukan untuk tim ekonomi kabinet baru. Sebab presiden tidak berbicara sama
sekali soal tantangan yang tidak kalah seriusnya, seperti masalah pendidikan,
ideologi, keamanan, politik dan sebagainya
“Dari HIPMI kita apresiasi. Sebab hampir seluruh pidato
isinya ekonomi. Intinya, presiden ingin sampaikan ‘economy first-lah kira-kira
,” ujar Mardani di Jakarta.
Dari awal pidato hingga akhir, lanjut Mardani, Jokowi
berbicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang
milenial sekali.
“Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, produk domestik
bruto, inovasi, produktivitas, SDM, regulasi dan transformasi ekonomi nasional,”
jelasnya.
Karena itu, sambung Mardani, pidato presiden lebih
ditujukan kepada tim ekonomi kabinet kerja jilid 2 yang akan diumumkan Senin
(21/10).
“Pandangan kami, pidato lebih ditujukan kepada kabinet
kerja jilid 2, khususnya tim ekonomi meski disampaikan di forum sidang MPR,” tandasnya.
Economy first tak ditampik Mardani sangat penting. Sebab
tekanan ekonomi global akibat perang dagang antara negara-negara besar.
Terlebih lagi, Negara-negara itu merupakan tujuan utama ekspor nasional.
“Jadi ini warning
agar kabinet baru paradigmanya sama dengan presiden. Jangan sampai
menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi, malah punya
paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai
menterinya sibuk ngerem,” ucap Mardani.
Mardani memberi contoh dalam pidato tersebut, semangat
relaksasi dan debirokratisasi sangat tinggi. Presiden misalnya mengatakan,
menyederhanakan regulasi dan akan memangkas regulasi yang tidak perlu.
Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 UU besar. Pertama UU Cipta
Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Karena itu, semangat deregulasi ini tidak dijawab kabinet
berikut dengan menambah regulasi yang mempersulit dunia usaha. Salah satu
alasan mengapa ekonomi pada periode sebelumnya hanya tumbuh di sekitar 5
persenan secara tahunan.
Ini akibat beberapa kementerian malah menambah regulasi
baru yang menjadi disinsentif bagi dunia usaha. Akibatnya, private sektor susah
berkembang.
“Tidak usah kita sebutkan kementeriannya. Tapi hasilnya
jelas. Target-target susah tercapai. Sebab ada reregulasi yang bertentangan
dengan paket-paket kebijakan presiden,” imbuh Mardani.
Di penghujung tanggapannya atas pidato itu, Mardani mengucapkan
selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi – KH Ma’ruf Amin.
“BPP HIPMI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam
membangun perekonomian nasional yang berkeadilan, sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945,” ucapnya. (*/yb/b2n/foto: ist)
