JAKARTA, banuapost.co.id–
Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, akan semakin berat.
Tantangan tak hanya berasal dari luar, tapi juga dalam negarai.
Tantangan dari luar, seperti revolusi industri jilid
keempat, era disrupsi, hingga tantangan ekonomi global yang penuh
ketidakpastian. Sementara tantangan dari dalam negeri, seperti intoleransi,
radikalisme, dan terorisme.
“Untuk itu diperlukan kecepatan dalam memutuskan dan
sikap responsif terhadap perubahan yang ada,” ujar Presiden Joko Widodo pada Pembukaan
Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI 2019-2024,
di Hotel Bidakara, Senin (26/8).
Di tengah persaingan global tersebut, menurut presiden, hampir
semua negara sekarang ini berkompetisi dan bersaing dalam memperebutkan
investasi, teknologi, maupun memperebutkan pasar.
“Siapa yang menjadi pemenang? Menurut saya negara
yang cepat, bukan negara yang besar. Selalu saya sampaikan, negara yang cepat
akan mengalahkan negara yang lamban, sudah,” tandasnya.
Untuk itu, lanjut presiden, strategi-strategi baru dalam
bernegara amatlah diperlukan, termasuk dalam membuat regulasi.
“Dalam membuat regulasi-regulasi nantinya, juga
kecepatan itu sangat kita perlukan. Karena tanpa sebuah kecepatan dalam
membikin regulasi, ya kita akan ditinggal revolusi industri jilid keempat, oleh
teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari,” jelasnya.
Dalam setiap konferensi internasional yang dihadirinya,
Kepala Negara menyebut kecepatan regulasi yang selalu tertinggal dari perubahan
teknologi, selalu menjadi pembahasan para kepala negara maupun kepala
pemerintahan. Misalnya pada KTT G20, semua pemimpin berbicara masalah pajak
digital yang belum ada regulasinya dihampir semua negara.
“Sehingga kecepatan-kecepatan di dalam membuat
undang-undang dan peraturan itu, sangat diperlukan dan semua itu membutuhkan
sebuah ekosistem politik, ekosistem hukum, dan ekosistem sosial yang kondusif
yang mendukung adanya kecepatan yang tadi saya sampaikan,” imbuhnya. (yb/din/foto: setneg)
