Dewan Barut Kecewa, Pejabat Kirim Perwakilan Bahas Raperda

MUARA TEWEH, banuapost,net– Pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Perda No 9/2011, Senin (26/8), diwarnai ‘sentilan’ anggota DPRD Barito Utara terhadap mitranya, eksekutif. Karena banyak pejabat, termasuk Sekda setempat hanya mengirim perwakilan.  

Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri, bersuara nyaring meminta pejabat terkait hadir saat pembahasan raperda. Bukan mengirim pejabat yang mewakili.

“Penjadwalan kegiatan DPRD juga dihadiri eksekutif. Jangan sampai yang hadir di sini pejabat yang mewakili. Ini semua diwakili. Kalau itu dari perusahaan, sudah saya suruh pulang,” ujar Tajeri dengan nada tinggi.

Menurut Tajeri, selaku anggota DPRD dirinya tidak menganggap rendah pejabat yang mewakili. Tetapi pejabat terkait mesti hadir, karena pembahasan ini menyangkut pengambilan keputusan.

“Pejabat yang hadir semestinya pengambil keputusan, karena pejabat yang mewakili tidak bisa langsung mengambil keputusan. Harus melaporkan lagi kepada atasannya,” jelas Tajeri.

Sementara anggota dewan lainnya, H Asran, mengaku sependapat dengan Tajeri. Karena berbagai hal penting dalam pembahasan raperda, membutuhkan pejabat pengambil keputusan.

“Sehingga perda bisa diterapkan. Misalnya, masalah Perda Sarang Burung Walet, sampai saat ini belum ada realisasi di lapangan,” katanya.   

Sementara Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Barut, Drs H Masdulhaq, menjelaskan, Sekda Jainal Abidin tak dapat hadir karena menerima tamu dari luar daerah.

Begitu pula beberapa kepala dinas dan kabag hokum, sedang urusan dinas di luar daerah. “Kita serahkan kepada pimpinan rapat, apakah pembahasan raperda ini bisa dilanjutkan atau tidak,” imbuh Masdulhaq.

Ketua Sementara DPRD Barut, Hj Mery Rukaini, menetapkan rapat pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Perda No 9/2011 tentang Retibusi Jasa Usaha, tetap dilanjutkan dengan materi pembahasan retribusi rumah potong hewan.

“Kehadiran pejabat terkait sangat penting, sehingga nanti bisa jelas dianggarkan dalam APBD Murni apa saja kebutuhan biaya yang menyangkut perda itu nanti. Tak ada alasan pejabat terkait tidak tahu,” kata Hj Mery. (arh/foto: ist)