PELAIHARI, banuapost.co.id– Pemerintah Kabuapten Tanah Laut saat ini gencar menata pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang dalam beberapa bulan terakhir sering menghilang dipasaran. Kalau pun ada, harganya mencapai Rp50 ribu. Padahal HET-nya hanya Rp19.000.
Carut-marut harga LPG bersubsidi tersebut , embuat gerah Bupati Tanah Laut H Sukamta. Sehingga meminta Wakil Bupati Abdi Rahman membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Gas Bersubsidi.
Tim dibentuk, untuk mengurai distribusi gas tabung melon ke pangkalan-pangkalan, dan bagaimana pemilik warung mendapatkan gas yang seharusnya hanya dijual di pangkalan itu.
Selain dibentuknya tim tersebut, pihak agen pun diminta untuk memberikan data masing-masing pangkalan dan pendistribusiannya. Apakah pangkalan benar-benar mendistribusikan kepada masyarakat di sekitarnya atau tidak.
“Sampai hari ini kami belum mendapatkan data pendistribusian dari pangkalan ke masyarakat, dan pihak agen meminta waktu sampai tanggal 22 Februari,” kata Wabup Abdi Rahman seusai rapat dengan agen, Senin (15/2) sore.
Pada saat berdialog dengan awak media, wabub mengaku ada kerabatnya yang diperiksa Satpol PP dan Damkar Tala. Meski demikian, petugas tetap diminta memeriksa pemilik warung tersebut dari mana ia mendapatkan gas 3 kg.
“Saya minta tim memeriksa siapa pun yang kedapatan menjual gas 3 Kg tidak sesuai HET. Cari tahu darimana mereka memperoleh gas 3 Kg, jangan tebang pilih,” tegas wabup.
Wabub berharap dengan penertiban, tidak terjadi lagi kelangkaan gas 3 Kg. Sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tidak kerepotan dan harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkannya. (zkl/foto: ist)
